KOALISI JOKOWI RETAK GEGARA RUU PEMILU SIAPA DIUNTUNGKAN ?


SUMBER REFLY HARUN CHANNEL

Perpecahan partai koalisi pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi bakal terjadi. Pecah kongsi partai pendukung sesuatu yang tak terhindarkan memasuki tahun kedua sebuah pemerintahan.

Perbedaan sikap antara partai koalisi pendukung Jokowi sudah terlihat dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Golkar dan NasDem mendorong revisi dilakukan dan salah agenda utamanya menggeser pilkada menjadi 2022 atau 2023. Sementara PDIP, motor utama koalisi, menolak revisi UU tersebut dan meminta semua pihak fokus dalam penanganan pandemi virus corona.

Jokowi bahkan mengumpulkan sejumlah mantan anggota tim kampanye Pilpres 2019 dari beberapa partai politik. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Mantan wali kota Solo itu tegas menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Azis Syamsuddin menegaskan UU Pemilu dan UU Pilkada perlu segera direvisi. Dia yakin revisi UU Pemilu dan Pilkada tersebut bisa meningkatkan kualitas demokrasi.Usai pertemuan itu, sikap Golkar dan NasDem melunak. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh meminta kadernya di Senayan menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu.

"Suara-suara kritis terhadap pemerintah dan presiden, akan bermunculan (dari partai koalisi). Itu alamiah. Kutukan periode kedua pemerintah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

Pernyataan Adi berkaca dari periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, sejumlah partai koalisi seperti PKS dan Golkar mulai kerap berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Adi, perpecahan dalam tubuh partai kolisi saat ini relatif masih cukup dapat diredam, jika melihat polemik rencana revisi UU Pemilu. Namun, ia tak yakin soliditas itu akan terus terjaga hingga Jokowi selesai menjabat 2024.

"Karena baru bulan madu sebenarnya. Cuma saya tidak yakin kalau memasuki tahun ketiga keempat dan menjelang tahun kelima bahwa soliditas partai ini bisa dijaga," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan semua partai memiliki agenda masing-masing, sehingga pecah kongsi partai koalisi sesuatu yang lumrah.


Pangi mengatakan Jokowi atau PDIP akan sulit menjaga ritme koalisi mereka hingga akhir periode pada 2024. Terlebih, dengan sikap PDIP dan Jokowi yang menolak rencana revisi UU Pemilu.

Menurut Pangi, partai banteng moncong putih itu akan mengambil keuntungan jika pilkada tetap digelar serentak pada 2024. Salah satu perubahan dalam UU Pemilu itu, yakni pilkada digelar menjadi 2022 atau 2023.

"Kalau misalnya plt. (pelaksana tugas), tentu Jokowi dan PDIP sangat mayoritas memengaruhi plt itu. Dan posisi-posisi plt akan dikuasai partai pengusung pemerintah," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

Menurut Pangi, penunjukan plt di beberapa daerah relatif menguntungkan Jokowi dan PDIP demi mengamankan agenda politik mereka hingga 2024. Pada 2024 atau tahun terakhir Jokowi menjabat akan ada tiga agenda besar: pilkada, pilpres, dan pileg.Pernyataan Pangi merujuk pada plt. yang akan ditunjuk untuk mengganti posisi kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2022-2023. Beberapa di antaranya seperti gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

"Plt bisa dikontrol, ada garis komando, tegak lurus dengan presiden, karena sepertinya presiden tidak siap dengan pluralisme kepala daerah," ujarnya.

Di balik keuntungan PDIP, menurut Pangi, Golkar menjadi partai yang paling dirugikan. Ia menyebut partai berlambang pohon beringin itu relatif banyak memiliki wakil sebagai kepala daerah.

Dengan penunjukan plt., kata Pangi, Golkar akan sulit menjalankan agenda politik mereka hingga Pemilu 2024. Selain Golkar, NasDem juga berpotensi akan dirugikan.

"Golkar itu banyak memenangkan kepala daerah, termasuk NasDem. Saya pikir alasan NasDem rasional kenapa menolak kemarin," katanya.

Namun, Pangi mengaku pesimis revisi UU Pemilu akan lolos pembahasan, apalagi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, keinginan sejumlah partai agar Pilkada digelar pada 2022 dan 2023 tak akan terwujud.

0/Post a Comment/Comments

Terima Kasih

Previous Post Next Post